Cagub Luluk Atensi pada Isu Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Jatim

Surabaya, Kompas.TV Jawa Timur - Badan otomo PKB yakni Kader Perempuan Bangsa (PB) se Jawa Timur menggelar konsolidasi pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim di Hotel Alana Surabaya.

Dalam paparannya Cagub Luluk menyebut pihaknya akan menyatukan semangat mensosialisasikan visi-misi Luluk-Lukman ke pemilih di Jatim, khususnya dalam persoalan kekerasan perempuan dan anak. 

"Jadi ada bu nyai dan ada putri-putri kiai ning-ning di Jawa Timur. Dan tentu kita melakukan konsolidasi dan menyatukan energi kita, frekuensi kita untuk bareng-bareng bisa memenangkan Pilgup 2024," Jelas Luluk. Sabtu (21/9/2024).

Kader Perempuan Bangsa (PB) se Jawa Timur menggelar konsolidasi pemenangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim,   

Lebih lanjut Luluk mengatakan, di Jatim isu kekerasan seksual perempuan dan anak masih menjadi permasalahan akut yang belum tertuntaskan. Atas permasalahan itu, pihaknya sengaja menonjolkan pengentasan permasalahan dengan pendekatan progresif. Isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pengentasan ketimpangan sosial dan ekonomi, masih menjadi persoalan mendasar di Jatim.

"Saya secara pribadi untuk mengangkat isu politik perempuan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Karena di Jawa Timur ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga cukup tinggi," tandasnya. 

"Kemudian juga isu yang terkait dengan kesenjangan, isu tentang kesejahteraan, kemiskinan, bahkan anak putus sekolah, baik itu SD atau SMA dan itu juga masih cukup tinggi. Jadi bahkan ini harus menjadi concern kita bersama," kata dia. 

Perempuan yang terkenal sebagai srikandi Senayan ini menginginkan pembangunan di Jatim dilakukan secara ingklusif dalam menjawab permasalahan soal kekerasan perempuan dan anak. Pihaknya tidak lagi mau mendengar kejadian kekerasan perempuan dan anak ada yang terabaikan atau bahkan sama sekali tidak tersentuh. 

Penyelesaian isu kekerasan perempuan, lanjutnya, harus juga gayung bersambut. Pemerintah wajib afirmatif memberikan atensi dengan politik anggaran. Jika demikian dilakukan maka akan menjadi kolaborasi masif antara pemerintah dan masyarakat menjawab persoalan mendasar ini.