Pengamat Soroti Program Pendidikan Gratis Cagub Jatim Risma

Surabaya, Kompas.TV Jawa Timur - Pengamat Pendidikan Jawa Timur, Prof Warsono, menyoroti program Pendidikan gratis tingkat SMA/ SMK yang ditawarkan bacagub Jawa Timur no urut 3 Tri Risma Harini dan KH Azhur Asumta yang akan direalisasikan jika terpilih.

Bahkan Risma mengklaim program ini akan berhasil diterapkan untuk jenjang SMA/SMK se Jatim seperti saat dia membuat kebijakan yang sama saat menjadi Wali Kota Surabaya.

Menurut Warsono, tidak bisa dibandingkan realisasi program dilingkup Kota dengan Provinsi. Mengingat pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi kota Surabaya dibanding Provinsi Jawa Timur yang terbagi dari 38 kab/kota.

"(Tidak bisa disamakan ya). Surabaya besar pendapatan, jumlah penduduk tidak sebanyak Jatim. Sementara Jatim pendapatan besar, jumlah penduduk pun juga cukup besar, wilayah tersebar meluas. PAD  Surabaya mungkin cukup untuk pendidikan gratis kota Surabaya, karena pendapatan besar. Jumlah penduduk pun tidak lebih besar dari Jatim. Sementara PAD kita ini untuk yang lain. Tidak hanya pendidikan saja. Ada sektor-sektor lain juga yang jadi fokus utama." terang Warsono, Kamis (24/10). 

Lebih lanjut, Warsono yang juga Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini menyebut, pemerintah provinsi nanti sebaiknya fokus pada penyelenggaraan pendidikan bermutu dan terjangkau oleh lapisan masyarakat. Pasalnya pendidikan menjadi kewajiban pemerintah,dan rakyat punya hak untuk berpartisipasi dalam biaya pendidikan dan ini sudah dijamin dalam undang-undang. 

"Janganlah pendidikan dipolitisir. Jangan sampai pengalaman kemarin di terminologi pendidikan gratis membuat sekolah mengeluh. Bolehlah gratis tapi untuk yang miskin. Sedangkan bagi yang mampu tetap bisa berkontribusi. Karena anggaran pendidikan tidak cukup dalam menunjang mutu pendidikan jika semuanya digratiskan. Termasuk memfasilitasi kegiatan ekstrakulikuler siswa" Paparnya.

Disisi lain, Warsono menjelaskan pemerintah sudah menyediakan berbagai bantuan pembiayaan pendidikan. Mulai BOS, BOSDA Madin dan BPOPP. Meskipun begitu, masih ada sekolah kekurangan dana untuk pendidikan bermutu.