Surabaya, Kompas.TV Jawa Timur - Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) merilis hasil survei terkait tingkat permisifitas politik uang dan membaca pola klientelisme di Jatim menjelang Pilkada 2024.
Radius Setiyawan Peneliti Utama PUSAD UMSurabaya mengatakan, hasil survei itu 38,3% masyarakat Jawa Timur menganggap wajar politik uang.
Selanjutnya, dalam hasil survei tersebut besaran nominal yang diharapkan masyarakat adalah 100.000 dengan presentasi tertinggi yakni 35,2 %.
“Hanya 5,9 masyarakat yang menolak menerima uang, sementara 54,8 masyarakat menerima uang tapi tidak memilih yang memberi uang dan 35,9 masyarakat menerima uang tersebut dan memilih calon yang memberikan uang,”ujar Radius Senin (4/11/24)
Dalam survei kali ini PUSAD UMSurabaya menggunakan teknik pengambilan sample multistage random sampling. Dimana, lokasi diambil disemua kab/kota di Jawa Timur, sebanyak 38 Kab/ Kota. Kemudian, masing-masing Kab/Kota diambil di tingkat kecamatan untuk dijadikan sample penelitian. Sampel tiap kecamatan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap kecamatan dan kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian.
“Dengan jumlah sampel sebanyak 1065 responden tersebar secara proporsional di 38 kab/ kota. Margin tingkat toleransi (standart of error / d ) 3% dengan tingkat kepercayaan adalah 95%,”kata Radius lagi.
Sementara, proses wawancara dilakukan On Call dengan responden menggunakan kuesioner oleh enumerator. Periode survei dilakukan 1-15 Oktober 2024.
Editor : Wahyu Anggana