Ketua Umum PBNU : Pengurus Tidak Dibaiat Berarti Palsu

Jombang, KompasTV Jawa Timur - Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf (Gus Yahya) menegaskan pelantikan pengurus dan baiat merupakan validasi kepengurusan. Maka bila ada pengurus organisasi yang tidak melalui proses baiat, berarti palsu.

"Jadi, kalau ada pengurus yang tidak dibaiat, tapi mengaku pengurus berarti mereka itu palsu," katanya dalam pelantikan PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2029 di kompleks Universitas Hasyim Asy'ari, Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim, Sabtu (1/12) malam.

Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029 di bawah kepemimpinan Rais Syuriah KH Anwar Manshur dan Ketua Tanfidziyah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) itu dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU Prof DR KH Mohammad Nuh DEA, Katib Aam Syuriah PBNU KH Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU H Syaifullah Yusuf, dan PWNU se-Indonesia.

Dijelaskan, ada tiga validasi dalam organisasi. Pertama, tata kelola untuk peningkatan kinerja organisasi. Kedua, konsolidasi SDM dan pembiayaan untuk pengembangan kader dan pengembangan usaha organisasi. 

"Ketiga, renstra agenda untuk kesinambungan organisasi dari pusat hingga ranting paling bawah, jadi semuanya nyambung ke PBNU (renstra)," kata Gus Yahya.

Dalam acara yang juga dihadiri Pj Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono dan Gubernur Jatim Terpilih Hj Khofifah Indar Parawansa itu, Gus Yahya menjelaskan tujuan NU bukan pilkada, melainkan masa depan yang lebih baik.

Maka validasi itu penting untuk kesinambungan organisasi agar dari PBNU sampai bawah adalah satu, utuh, dan tidak diganggu.

"Presiden saja mengupayakan konsolidasi nasional karena tantangan ke depan memang perlu dihadapi melalui konsolidasi dari seluruh energi masyarakat dan komponen bangsa," katanya 

Dalam acara yang juga dirangkai dengan pelantikan pengurus 17 lembaga di PWNU Jatim itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar'i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah.

"Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi. Munas atau Rakernas PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar nggak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan. Kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara," katanya.

Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menambahkan upaya menjaga kekompakan itu penting, karena perintah agama juga sudah jelas, agar menjaga silaturrahmi, karena hikmah silaturrahmi itu luar biasa yakni mewujudkan ketenangan, kebersamaan, dan khidmah yang lebih baik untuk masa depan.

"Presiden Prabowo sendiri yang menilai adanya paradoks di Indonesia, seperti sumber daya alam yang kaya tapi sumber daya manusia belum sejahtera. Maka kebersamaan masyarakat itu penting untuk syarat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan demi kepentingan pribadi, tapi persatuan, kebersamaan dan ukhuwah," katanya.