Sudah Inkrah, Rusun Gununganyar Surabaya Masih Berpolemik

Ia menambahkan, pihaknya menduga ada unsur komersialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan pribadi atas nama program pemerintah.

“Negara seharusnya menjadi pelindung hak-hak warga negara, bukan justru mengambil alih lahan pribadi yang telah jelas dimenangkan secara hukum. Kami akan terus memperjuangkan hak klien kami hingga tanah tersebut benar-benar dikembalikan kepada pemilik sahnya,” tegasnya.

Sajali menilai bahwa Pemprov Jatim berpotensi melakukan komersialisasi lahan pribadi untuk kepentingan program perumahan tanpa memperhatikan status hukum. 

Hal ini memicu kontroversi, sebab selain bertentangan dengan putusan pengadilan, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah dan juga potensi dugaan praktik korupsi.

Hingga berita ini dimuat, pihak Pemprov Jatim maupun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya belum memberikan klarifikasi.