Kompas TV surabaya raya berita daerah

Evaluasi Kinerja Pejabat Pemkot Surabaya Melalui Potas Award 2022

Senin, 19 Desember 2022 | 15:14 WIB
evaluasi-kinerja-pejabat-pemkot-surabaya-melalui-potas-award-2022
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Menerima Penghargaan dari Potas Sebagai Tokoh Penggerak Reformasi Birokrasi Di Surabaya (Sumber: Alfian Rahman / KompasTV Surabaya)

Surabaya, KompasTV Jawa Timur - Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Taman Surya (POTAS)  Kota Surabaya untuk pertama kalinya menggelar ajang bertajuk POTAS Award 2022. Ajang penghargaan dari salah satu organisasi wartawan Se Surabaya ini sebagai hasil penilaian dan evaluasi kinerja pejabat di lingkup Pemkot Surabaya selama tahun 2022.

Acara yang dikemas dalam bentuk silaturahmi bersama awak media ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Juga, dihadiri langsung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim sekaligus para pimpinan media massa di Kota Surabaya.

"Ada penghargaan yang diberikan teman-teman Pokja POTAS kepada Kepala OPD yang dia (Kepala OPD) berani memberikan sebuah penjelasan dan tidak sulit untuk ditelepon (dikonfirmasi)," kata Eri Cahyadi dalam sambutannya.

Selain penghargaan, Eri menyebut, POTAS juga memberikan penilaian kepada Kepala OPD yang enggan terbuka dengan media. Juga kepada Kepala OPD yang sulit ketika dikonfirmasi awak media. Ia pun meminta Kepala OPD itu agar tidak menyalahkan awak media terhadap hasil penilaian.

"Jangan pernah salahkan media kalau menulis salah dan jangan pernah salahkan media jika menulis tidak benar. Karena apa? Karena njenengan (Kepala OPD) tidak memberikan penjelasan yang benar," tegas Eri.

Padahal, Eri Cahyadi mengaku, ketika masih menjabat Kepala Dinas Cipta Karya hingga Kepala Bappeko Surabaya, dirinya selalu dekat dan terbuka dengan awak media. Terutama kepada wartawan yang biasa melakukan peliputan di lingkungan Pemkot Surabaya. "Saya yakin ketika ada pemberitaan jelek terkait pemerintah kota, tapi ketika kita memberikan penjelasan, pasti dimuat oleh media," ucapnya.

Menurut dia, ketika awak media melakukan konfirmasi dan dijelaskan Kepala OPD, tentu masyarakat akan menilai mana yang benar dan salah. Demikian dengan sebaliknya, ketika Kepala OPD enggan menjelaskan kepada media, maka informasi atau berita yang disampaikan akan berat sebelah.

Editor : Wahyu Anggana

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x