BPIP Ajak ISNU Jatim Wujudkan "Tujuan" Pancasila

Surabaya, KompasTV Jawa Timur - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur mewujudkan "Tujuan" Pancasila yang dalam tataran praktik masih belum dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial.

"Kalau demokrasi Pancasila sudah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka keadilan sosial akan terwujud dan kemiskinan sudah tidak ada lagi," kata direktur BPIP Prof Dr H Agus Moh Najib MAg dalam webinar ISNU Jatim, Jumat (22/8) malam.
 
Direktur Sosialisasi dan Komunikasi (Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi) BPIP itu mewakili Kepala BPIP Prod KH Yudian Wahyudi MA PhD membuka Webinar Nasional Sekolah Hukum dan Politik Kebangsaan bertema "Negara Pancasila dalam Perspektif Fiqih Tata Negara" yang diikuti anggota ISNU se-Jatim secara daring.

Webinar dengan sambutan pengantar Prof Dr HM Afif Hasbullah M.Hum (Plt. Ketua PW ISNU Jatim) dan Prof HM Mas’ud Said PhD (Wakil Ketua Umum PP ISNU) itu menampilkan tiga narasumber. Yakni Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir MAg (Wakil Rais Aam PBNU/Pengasuh PP Salafiyah Syafi'iyah Situbondo), Prof Dr M Noor Harisuddin MFil.I (Guru Besar Ilmu Ushul Fiqh UIN KHAS Jember) dan Prof Dr Moh Fadli MHum (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

Webinar dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI dipandu Prof Dr Hufron MH (Koordinator Bidang Hukum-Politik Kebangsaan PW ISNU Jatim).

 Prof Dr H Agus Moh Najib MAg menjelaskan sila 1, 2, dan 3 sudah berjalan dalam praktik, apalagi sila 1 itu terkait Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat tauhid/moralitas, bukan fiqih/hukum/ syariah, sehingga bangsa Indonesia secara agama lebih fleksibel.

"Pemberlakuan syariah Islam dalam Piagam Jakarta sudah dihapus, sehingga fleksibilitas dalam agama itu sudah tercermin dalam kehidupan, apalagi radikalisme juga bertentangan dengan sila 2 (HAM).  Liberalisme juga bertentangan dengan sila 1 (religiusitas), bahkan sila 1 menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, lalu sila 2 itu ukhuwah basyariah/kemanusiaan, dan sila 3 itu ukhuwah wathoniyah, jadi tinggal sila 4 dan 5," katanya.

Hal yang sama juga disinggung ketiga narasumber. Dalam paparannya tentang negara, agama, dan Pancasila, Wakil Rais Aam PBNU Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir MAg menegaskan kehadiran negara dalam Islam merupakan suatu keniscayaan, terbukti Rasulullah dalam hadits-nya menyatakan "penguasa adalah wali (waliyul amri) bagi orang yang tidak memiliki wali (wali nasab/garis keturunan)".