Sivitas Akademika Untag Surabaya Serukan Keadaban Dalam Demokrasi

Surabaya, Kompas.TV Jawa Timur  - Turut merespon perkembangan politik di masa Pemilu 2024 ini, segenap civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar sikap mengkritisi gejolak demokrasi Di Indonesia dengan tema 'Jaga Republik dari Degradasi Demokrasi' yang berlangsung di depan Proklamasi Untag Surabaya, Senin (5/2/2024).

 

Rektor Untag Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho hadir langsung dalam aksi tersebut dan menyampaikan segenap Sivitas Akademika Untag Surabaya sebagai kampus merah putih menjunjung tinggi menjunjung tinggi Nilai luhur Pancasila, UUD NRI dan keutuhan NKRI, merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum. 

 

"Kami segenap Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Kampus Merah. Putih, Kampus Nasionalis, Menjunjung tinggi Nilai luhur Pancasila, UUD NRI dan keutuhan NKRI, merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum. Hal ini berhubungan erat dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD NRI, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara," Jelas Rektor Untag Surabaya.

 

Berikut ini isi lengkap pernyataan sikap Civitas Akademika Untag Surabaya:

Di bawah Bendera Merah Putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini; untuk menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini; untuk menjaga bumi, air, tanah Indonesia demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera. Dibawah pilar panji-panji nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman dan kreativitas, kami, segenap Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, menyatakan:

1. Menolak politik dinasti dan intimidasi,

2. Menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. Menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa

4. Menuntut etika bernegara dan berpemerintahan

Oleh karenanya, kami Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk:

1. Menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi

2. Menolak politik dinasti

3. Menolak politik uang dalam pemilu

4. Menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok

5. Mengembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri Junjung tinggi peradaban, Jangan patahkan nurani karena ambisi.

 

Lebih lanjut Prof Nugroho menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, mendorong Presiden dan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan.